Lembaga negara sering muncul di soal TWK. Pertanyaannya biasanya menanyakan siapa yang berwenang melakukan sesuatu, lembaga mana yang anggotanya terdiri dari siapa, atau pasal mana yang mengatur sebuah lembaga. Pembahasan ini menjelaskan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 setelah perubahan (amandemen), bukan hanya satu soal.
Pengelompokan berdasarkan cabang kekuasaan
Setelah amandemen, lembaga-lembaga negara dapat dikelompokkan sebagai berikut. Cabang legislatif terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Cabang eksekutif dipegang Presiden dan Wakil Presiden. Cabang yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di luar itu ada Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia.
MPR, DPR, dan DPD
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD (Pasal 2 ayat 1). Kewenangan utama MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945. Setelah amandemen, MPR tidak lagi disebut lembaga tertinggi negara dan kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya.
DPD merupakan lembaga baru yang lahir dari perubahan UUD 1945. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sama banyak (Pasal 22C ayat 1), sehingga setiap provinsi memiliki keterwakilan yang setara di tingkat pusat.
Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1). Ini berbeda dari masa sebelum amandemen, ketika mereka dipilih oleh MPR.
Kekuasaan kehakiman
Mahkamah Agung (Pasal 24A) berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini termasuk peraturan daerah yang diuji terhadap undang-undang. MA juga memiliki kewenangan mengadili perkara di tingkat kasasi.
Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C. Kewenangannya mencakup menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. MK memiliki sembilan hakim konstitusi, dengan tiga orang diajukan oleh MA, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden.
Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan calon hakim agung diusulkan oleh KY serta disetujui DPR.
BPK, KPU, dan Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Pasal 23E untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E ayat 5).
Bank Indonesia sebagai bank sentral bersifat independen menurut Pasal 23D.
Lembaga yang dihapus dan lembaga yang tidak ada dalam UUD
Dewan Pertimbangan Agung dihapus dalam perubahan UUD 1945. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tercantum dalam UUD 1945 karena dibentuk berdasarkan undang-undang. Ini penting diingat karena banyak soal mencampurkan lembaga yang ada di UUD dengan lembaga yang hanya dibentuk oleh undang-undang.
Hal yang sering keliru
- MA menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK menguji undang-undang terhadap UUD. Keduanya tidak boleh tertukar.
- Hakim konstitusi berjumlah sembilan orang. Jangan tertukar dengan jumlah anggota lembaga lain.
- Anggota BPK dipilih DPR, bukan Presiden. Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
- MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara setelah amandemen.
Latihan soal
Ketiga soal berikut diambil dari family ini. Kerjakan dulu sebelum membaca pembahasan di atas jika ingin menguji pemahaman Anda.
